KPU Disarankan Buat Norma yang Berikan Kepastian Hukum Terkait Verifikasi Parpol
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat norma yang memberikan kepastian hukum…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat norma yang memberikan kepastian hukum…
KPU harus mengkonkretkan norma yang masih umum JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur partai politik peserta pemilu 2014 langsung…
Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan…
[URIS id=1887] Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) mendapatkan penghargaan dari KPU DKI Jakarta atas usahanya membantu sosialisasi pemilihan gubernur…
https://youtu.be/mMUGiEeduCU Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) mendapatkan penghargaan dari KPU DKI Jakarta atas usahanya membantu sosialisasi pemilihan gubernur dan…
https://youtu.be/UDxu2Ua719Q Deputi Perludem, Khoirunnisa Agustyati menghimbau agar persiden segera mengesahkan UU Pemilu 2017. Dalam diskusi media bertajuk “Menyegerakan Pengundangan UU…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera…
MerahPutih.Com - Perludem menilai Undang-Undang Pemilu perlu segera diundangkan agar penyelenggara pemilu dapat memformulasikan peraturan yang memiliki kepastian hukum. "Dengan…
Menyegerakan Pengundangan RUU Pemilu “Koalisi Kawal UU Pemilu” Jakarta, 4 Agustus 2017 Jumat (21/7) dini hari lalu, DPR dan pemerintah…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengkritisi keberadaan pasal 341 ayat 1 huruf…