Perludem: Verifikasi UU Pemilu Juga Diskriminasi Calon DPD
JAKARTA - Penerapan Pasal 173 Ayat 1 dan 3 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu nyatanya tidak hanya…
0 Comments
November 15, 2017
Titi: Semua Peserta Pemilu Mesti Dapat Perlakuan Sama
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU No 7/2017 tentang Pemilu dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan atau…
November 15, 2017
Di Sidang MK, Direktur Eksekutif Perludem Sebut UU Pemilu Tak Adil
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menilai Pasal 173 Ayat (3) dalam Undang-Undang…
November 15, 2017
Perludem: Putusan Bawaslu Harus Kedepankan Asas Keadilan
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) besok akan membacakan putusan laporan pelanggaran administrasi yang diajukan oleh sembilan partai politik (parpol).…
November 15, 2017
Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan Baru
SEJAK Rabu (1/11/2017) lalu, Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) mulai menangani laporan pelanggaran administrasi pemilu yang diadukan oleh beberapa…
November 9, 2017
PKPU Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus di Pilkada pada Daerah Khusus Aceh, DKI Jakarta, Papua, Papua Barat
Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang ketentuan khusus dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur aceh, bupati dan…
November 6, 2017
Perludem: Penolakan KPU di Sidang Bawaslu Wajar Terjadi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, ada keragu-raguan dalam proses hukum penanganan…
November 4, 2017
Perludem: Presidential Treshold Untungkan Capres Inkumben
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan ketentuan presidential threshold (PT) dalam pemilihan presiden…
November 3, 2017
Perludem: MK Mesti Prioritaskan Putusan Gugatan UU Pemilu!
JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memprioritaskan penyelesaian perkara uji materi…
November 3, 2017
Jika Membenarkan Ambang Batas 20/25%, MK Langgar Konstitusi
Pemohon penghapusan ambang batas pencalonan presiden berharap Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang sesuai konstitusi. Ambang batas pencalonan presiden 20 persen…
November 2, 2017