Perludem: Seharusnya Diatur Kampanye Pilpres Tidak Jor-joran
JAKARTA, KOMPAS.com - Batas maksimal dana sumbangan kampanye untuk pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 meningkat tajam. Hal itu tertuang…
JAKARTA, KOMPAS.com - Batas maksimal dana sumbangan kampanye untuk pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 meningkat tajam. Hal itu tertuang…
Peraturan Komisi Pemilihan Umum 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang…
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018…
Peraturan komisi pemilihan umum nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye pemilihan umum
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) dinilai sedang balas dendam terhadap Komisi Pemilihan Umum ( KPU), dengan meloloskan…
Jakarta, 31 Agustus 2018 SURAT TERBUKA UNTUK BAWASLU RI Komisioner Bawaslu RI yang kami hormati, Telah terlampau panjang perdebatan…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menuturkan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memperhatikan teknis administrasi Pemilu supaya warga Papua tidak kehilangan…
Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini meyakini ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen akan membuat Pemilu 2019…
JAKARTA, KOMPAS.com - Munculnya gerakan deklarasi #2019GantiPresiden dinilai akibat tidak ada aturan yang jelas tentang pemilu. Akibatnya, celah kekosongan aturan…